Kontekstualisme
Berbicara soal Hak Asasi Manusia (HAM) seolah menjadi sesuatu yang tak akan pernah ada akhirnya. Sistem negara hukum demokratis harus menjamin perlindungan HAM yang nyata bagi setiap warga negara, termasuk bagi mereka yang berani menyuarakan pendapatnya.
Di Indonesia, komitmen ini telah dipatenkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan HAM sebagai nilai fundamental dalam bernegara. Tidak hanya warga negara, negara pun berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak-hak tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Begitu pula pada Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, yang menekankan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
Meski Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, penegakan HAM di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik: apakah serangan tersebut sekadar kriminalitas biasa, atau justru merupakan bentuk pembungkaman sistematis terhadap pembela HAM?
Kronologi Kejadian
Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, 12 Maret 2026 dimana Andrie Yunus selaku Wakil Koordinator KontraS mendapatkan serangan berupa penyiraman air keras saat sedang berkendara di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan dilakukan oleh pelaku tak dikenal yang mendekati korban dengan sepeda motor dan langsung menyiramkan cairan berbahaya ke arahnya. Akibatnya, korban mengalami luka serius hingga terjatuh dari kendaraannya.
Apakah penyerangan ini hanyalah kejahatan biasa atau pembungkaman terorganisir?
Guna menguji apakah penyerangan ini murni tindak kriminalitas biasa atau sebuah upaya pembungkaman terencana, penting bagi kita untuk menelaah profil serta rekam jejak korban. Andrie Yunus adalah seorang advokat dan aktivis yang konsisten dalam menyuarakan isu-isu HAM. Sepanjang tahun 2025, ia menjadi figur sentral yang vokal menyatakan keberatan terhadap naskah revisi Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (UU TNI), mulai dari penyampaian surat permohonan bersama koalisi masyarakat hingga keterlibatan dalam aksi protes di Hotel Fairmont. Statusnya sebagai penggaung HAM inilah yang membuat isu ini sulit dipandang sebagai kejahatan biasa semata.
Kecurigaan ini semakin kuat jika melihat kapan serangan itu terjadi. Peristiwa tersebut berlangsung tepat setelah Andrie Yunus menyelesaikan advokasi publik di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang membahas isu sensitif remiliterisasi dan Judicial Review UU TNI. Pemilihan momentum yang begitu presisi ini sulit dipandang sebagai kebetulan belaka. Dugaan tersebut dipertegas oleh temuan fakta bahwa para pelaku diketahui telah membuntuti korban jauh sebelum eksekusi dilakukan di kawasan Salemba. Pola pembuntutan yang rapi serta pemilihan lokasi yang strategis menunjukkan bahwa ini adalah operasi yang telah diperhitungkan, sehingga memaksakan narasi ‘kriminalitas jalanan biasa’ atas peristiwa ini justru menjadi sebuah cacat nalar.
Jika dilihat secara analitis, sulit menepis kesan bahwa peristiwa ini merupakan aksi spontanitas. Penyerangan ini bisa saja merupakan bentuk intimidasi terorganisir yang dirancang untuk menciptakan tekanan psikologis. Penggunaan kekerasan fisik sebagai alat intervensi ini merupakan sinyal kuat atas retaknya demokrasi kita, di mana motif utamanya adalah pembungkaman. Ini adalah bentuk intimidasi nyata yang menciptakan efek gentar di ruang publik, memaksa suara-suara kritis untuk berhadapan dengan ancaman keselamatan.
Bagaimana negara harus bertindak?
Langkah kepolisian dalam menyelidiki kejadian ini patut dicatat sebagai langkah awal dalam penyelesaian kasus. Ia tidak boleh berhenti pada pencarian identitas pelaku semata. Kasus ini mengingatkan publik pada penyerangan aktivis Novel Baswedan yang hingga kini masih menyisakan kritik terhadap kesungguhan negara dalam mengungkap aktor di balik kekerasan tersebut.
Aparat harus berani membongkar aktor intelektual di balik serangan tersebut. Jika teror sistematis ini gagal diungkap tuntas, maka ini juga bukti nyata kelalaian negara dalam melindungi ruang sipil. Pembiaran terhadap teror semacam ini adalah bentuk pengkhianatan langsung terhadap amanat konstitusi. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan serta rasa aman dari berbagai bentuk ancaman. Lebih lanjut pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupannya. Jaminan yang diberikan dalam kedua pasal ini terlihat kontras dengan realita yang dialami oleh Andrie Yunus. Tragedi ini membuktikan adanya jarak antara aturan hukum dengan jaminan keamanan terhadap warga negara di lapangan.
Ketika seorang individu mendapatkan teror karena menyuarakan kebenaran, maka negara dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi warga negaranya. Minimnya perlindungan ini membuktikan bahwa hak atas rasa aman yang telah dijamin oleh undang-undang sebelumnya belum dirasakan secara merata, terutama bagi mereka yang berani dalam menyuarakan pendapatnya.
Dampak dari tragedi ini tidak hanya berhenti pada luka fisik yang didapatkan oleh Andrie Yunus selaku korban, tetapi juga menciptakan efek berupa rasa takut bagi siapapun yang hendak menyuarakan pendapat mereka. Jika tragedi ini dibiarkan tanpa adanya penuntasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan dari negara akan luntur. Langkah kepolisian dalam mengusut kasus yang tengah berjalan ini menjadi krusial sebagai pembuktian, apakah negara tetap membiarkan kelalaian tersebut atau bangkit menjalankan fungsinya sebagai pelindung warga negara.
Saran dan rekomendasi
Penuntasan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pelaku semata, oleh karena itu diperlukan beberapa langkah strategis, diantaranya penanganan perkara yang harus bersifat transparan demi menjamin akuntabilitas, memulihkan kepercayaan publik, serta mencegah terjadinya spekulasi yang liar. Pihak kepolisian hendaknya memberikan informasi terbaru secara berkala kepada publik mengingat kasus ini telah menjadi perhatian nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi perlindungan aktivis melalui pembentukan payung hukum bagi mereka yang menyuarakan pendapatnya di depan publik. Regulasi ini harus menjamin keamanan setiap individu dari segala bentuk intimidasi, sehingga hak berpendapat tidak lagi dibatasi oleh rasa takut akan ancaman.
Penutup
Tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak hanya menorehkan luka fisik yang mendalam bagi korban, namun juga menorehkan luka berat bagi martabat hukum dan demokrasi Indonesia. Penuntasan kasus ini bukan lagi sekedar soal menangkap pelaku, melainkan pembuktian krusial, apakah hukum di negeri ini masih berpihak pada keberanian dalam menyuarakan pendapat?
Jika aktor intelektual tetap dibiarkan gelap, maka perlindungan HAM hanya akan menjadi deretan pasal membisu di atas kertas. Peristiwa ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh teror, sebab membiarkan satu aktivis tumbang dibungkam dengan air keras berarti membiarkan nyala demokrasi kita perlahan meredup sampai pada akhirnya mati tanpa adanya pertanggungjawaban yang nyata.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Admin Lintas Priangan. (2026, March 14). Siapakah Andrie Yunus? Aktivis KontraS yang Disiram Air Keras. Lintas Priangan. https://lintaspriangan.com/berita-nasional/siapakah-andrie-yunus-kontras-yang-disiram-air-keras/
Indie Banyumas. (2026, March 15). Luka Fisik Andrie Yunus dan Luka demokrasi Rakyat Indonesia. INDIE BANYUMAS; indiebanyumas.com. https://indiebanyumas.com/luka-fisik-andrie-yunus-dan-luka-demokrasi-rakyat-indonesia/
Rini Friastuti. (2026, March 15). Komnas HAM Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/komnas-ham-minta-polisi-usut-tuntas-kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-270wwACEcbk
Rini Friastuti. (2026, March 15). Sosok Andrie Yunus, Aktivis KontraS yang Jadi Korban Penyiraman Air Keras. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/sosok-andrie-yunus-aktivis-kontras-yang-jadi-korban-penyiraman-air-keras-270xpeOEvBh/full
Setiawan, D. (2026, March 13). Kronologi Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus. AsatuNews.co.id. https://www.asatunews.co.id/kronologi-penyiraman-air-keras-andrie-yunusUsut Tuntas Pelaku Percobaan Pembunuhan Berencana dengan Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus | icw. (2026). Antikorupsi.org. https://www.antikorupsi.org/id/usut-tuntas-pelaku-percobaan-pembunuhan-berencana-dengan-penyiraman-air-keras-kepada-andrie-yunus
Penulis
Maulana Dafa Suwandi – LP2KI XVIII
Siti Nur Aini Zakaria – LP2KI XVIII
