APBN 2027 DI BAWAH SOROTAN: TRANSPARANSI, KINERJA, DAN PEMBUKTIAN MANFAAT PUBLIK
Kontekstualisme: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 telah disahkan dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, pendapatan negara Rp3.435,1…
Author: LP2KI
URGENSI PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
Kontekstualisme Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi persoalan serius di Indonesia pada Oktober 2026. Menurut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan…
RUANG KOSONG DI ANTARA PENCALONAN DAN PELANTIKAN: KEABSAHAN SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN DI TENGAH BATAS KEWENANGAN MK
KONTEKSTUALISME Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden kembali menjadi perdebatan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan…
WANTIMPRES DAN ILUSI INDEPENDENSI: MENYOAL BATAS KEBEBASAN MEMBERIKAN NASIHAT DI TENGAH KEDEKATAN DENGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF
Kontekstualitas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan sebuah lembaga yang hadir memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. (1)…
REFORMA AGRARIA DI TENGAH PENDEKATAN MILITERISTIK: MENGUJI PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT
KONTEKSTUALISME Sepanjang 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria yang mencakup 914.547,936 hektare dan berdampak pada 123.612…
RUU PERAMPASAN ASET DI TENGAH AGENDA PEMBERANTASAN KEJAHATAN: URGENSI PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Sinopsis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset…
SUPREMASI HUKUM DAN HAM DI PERSIMPANGAN: AKUNTABILITAS PRAJURIT TNI DALAM BAYANG-BAYANG KEKERASAN, RAKYAT KEHILANGAN HARAPAN KEADILAN
KONTEKSTUALISME Isu ini berawal dari krisis transparansi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang memicu penolakan masyarakat…
MERAWAT INGATAN, MENGAWAL KEADILAN: MENILIK SEPTEMBER HITAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM
Sinopsis September Hitam bukan sekadar mengenang peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi juga menyoroti persoalan hukum, pertanggungjawaban,…
MENAKAR AKURASI PENDATAAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL: STUDI KASUS PENCORETAN WARGA DI BLORA DAN YOGYAKARTA
KONTEKSTUALISME Saat ini, pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya…
PENUNDAAN TRANSAKSI REKENING DALAM PERSINGGUNGAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK NASABAH
Kontekstualisasi Tidak semua pemblokiran rekening berarti nasabah melakukan kesalahan. Dalam praktiknya, rekening dapat dibatasi untuk menjaga keamanan perbankan, mencegah transaksi…