• Beranda
  • Struktur
    • Anggota
  • Program Kerja
  • PUSTAKA
  • KIRI
  • OPTIK
  • Daftar Ketua Umum
  • Prestasi
Menu
  • Beranda
  • Struktur
    • Anggota
  • Program Kerja
  • PUSTAKA
  • KIRI
  • OPTIK
  • Daftar Ketua Umum
  • Prestasi
Jurnal Legislatif

Category: Opini

PERLUASAN PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL DI TENGAH TEKANAN DAYA BELI : MENYEIMBANGKAN TARGET PENERIMAAN NEGARA DENGAN KEADILAN FISKAL BAGI UMKM DAN KONSUMEN KONTEKSTUALISME 
Opini

PERLUASAN PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL DI TENGAH TEKANAN DAYA BELI : MENYEIMBANGKAN TARGET PENERIMAAN NEGARA DENGAN KEADILAN FISKAL BAGI UMKM DAN KONSUMEN KONTEKSTUALISME 

LP2KINovember 8, 2026November 8, 2026

KONTEKSTUALISME Optimalisasi penerimaan negara terus menjadi menu utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional [1]. Pemerintah merencanakan penerapan mekanisme…

ANALISIS ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN DI ERA DIGITAL
Opini

ANALISIS ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN DI ERA DIGITAL

LP2KINovember 5, 2026November 6, 2026

KONTEKSTUALISME Wacana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kini memicu gelombang penolakan…

APBN 2027 DI BAWAH SOROTAN: TRANSPARANSI, KINERJA, DAN PEMBUKTIAN MANFAAT PUBLIK
Opini

APBN 2027 DI BAWAH SOROTAN: TRANSPARANSI, KINERJA, DAN PEMBUKTIAN MANFAAT PUBLIK

LP2KIOctober 29, 2026November 1, 2026

KONTEKSTUALISME Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 telah disahkan dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, pendapatan negara Rp3.435,1…

URGENSI PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
Opini

URGENSI PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

LP2KIOctober 22, 2026October 22, 2026

Kontekstualisme Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi persoalan serius di Indonesia pada Oktober 2026. Menurut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan…

RUANG KOSONG DI ANTARA PENCALONAN DAN PELANTIKAN: KEABSAHAN SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN DI TENGAH BATAS KEWENANGAN MK
Opini

RUANG KOSONG DI ANTARA PENCALONAN DAN PELANTIKAN: KEABSAHAN SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN DI TENGAH BATAS KEWENANGAN MK

LP2KIOctober 19, 2026November 1, 2026

KONTEKSTUALISME Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden kembali menjadi perdebatan publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan…

WANTIMPRES DAN ILUSI INDEPENDENSI: MENYOAL BATAS KEBEBASAN MEMBERIKAN NASIHAT DI TENGAH KEDEKATAN DENGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF
Opini

WANTIMPRES DAN ILUSI INDEPENDENSI: MENYOAL BATAS KEBEBASAN MEMBERIKAN NASIHAT DI TENGAH KEDEKATAN DENGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF

LP2KIOctober 13, 2026October 13, 2026

Kontekstualitas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan sebuah lembaga yang hadir memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. (1)…

REFORMA AGRARIA DI TENGAH PENDEKATAN MILITERISTIK: MENGUJI PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT
Opini

REFORMA AGRARIA DI TENGAH PENDEKATAN MILITERISTIK: MENGUJI PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT

LP2KIOctober 11, 2026October 11, 2026

KONTEKSTUALISME  Sepanjang 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria yang mencakup 914.547,936 hektare dan berdampak pada 123.612…

SUPREMASI HUKUM DAN HAM DI PERSIMPANGAN: AKUNTABILITAS PRAJURIT TNI DALAM BAYANG-BAYANG KEKERASAN, RAKYAT KEHILANGAN HARAPAN KEADILAN
Opini

SUPREMASI HUKUM DAN HAM DI PERSIMPANGAN: AKUNTABILITAS PRAJURIT TNI DALAM BAYANG-BAYANG KEKERASAN, RAKYAT KEHILANGAN HARAPAN KEADILAN

LP2KISeptember 13, 2026September 13, 2026

KONTEKSTUALISME Isu ini berawal dari krisis transparansi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang memicu penolakan masyarakat…

MENAKAR AKURASI PENDATAAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL: STUDI KASUS PENCORETAN WARGA DI BLORA DAN YOGYAKARTA
Opini

MENAKAR AKURASI PENDATAAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL: STUDI KASUS PENCORETAN WARGA DI BLORA DAN YOGYAKARTA

LP2KISeptember 9, 2026September 9, 2026

KONTEKSTUALISME Saat ini, pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya…

PENUNDAAN TRANSAKSI REKENING DALAM PERSINGGUNGAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK NASABAH
Opini

PENUNDAAN TRANSAKSI REKENING DALAM PERSINGGUNGAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK NASABAH

LP2KISeptember 4, 2026September 7, 2026

Kontekstualisasi Tidak semua pemblokiran rekening berarti nasabah melakukan kesalahan. Dalam praktiknya, rekening dapat dibatasi untuk menjaga keamanan perbankan, mencegah transaksi…

Posts navigation

Older posts

Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang disingkat UKM LP2KI FH-UH merupakan suatu lembaga yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki bakat, kreativitas dan keinginan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah mahasiswa.

Facebook-f Instagram X-twitter

© 2026 All Rights Reserved.