Sinopsis:
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi keselamatan dan kesehatan warga. Dasarnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan, karena karhutla merusak lingkungan dan asapnya mengganggu kesehatan. Perlindungan masyarakat dari dampak asap diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan pengendalian sumber kebakaran dan pemulihan kawasan terbakar diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penanganan karhutla mencakup pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan, yang ditujukan pada masyarakat terdampak sekaligus perlindungan ekosistem dan pemulihan lingkungan.
Meskipun kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam peraturan, kapasitas pendanaan penanganan karhutla masih menjadi perhatian di tengah meningkatnya luas kebakaran. Data Kementerian Kehutanan mencatat 202.004,30 hektare lahan terbakar pada Januari-Juli 2026, sedangkan analisis Greenpeace Indonesia menyebut sekitar 1,9 juta hektar pada Januari-September tahun 2026. Dari sisi anggaran, pagu BNPB 2026 sebesar Rp491 miliar lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemerintah menyatakan terdapat alokasi tambahan, termasuk Rp5,11 triliun untuk penanganan karhutla yang hingga 31 Oktober 2026 baru terealisasi Rp1,17 triliun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan anggaran, koordinasi pendanaan antarlembaga, dan efektivitas penggunaannya dalam melindungi masyarakat terdampak.
Pendahuluan
Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sedangkan warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kecukupan anggaran menjadi bagian dari tanggung jawab utama negara.
Akademisi hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai penanganan karhutla menuntut ketegasan negara, ia menyatakan pemerintah harus segera menegaskan karhutla sebagai bencana nasional. Kasus karhutla pada tahun 2026 menunjukkan pentingnya pengujian hukum terhadap kebijakan anggaran penanggulangan bencana dan penetapan status bencana. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan prioritas belanja, tetapi kewenangan itu tidak boleh mengakibatkan kewajiban negara untuk melindungi warganya tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 telah menyatakan bahwa status bencana nasional dapat ditetapkan bila sekurang-kurangnya tiga indikator terpenuhi, dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian dari perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara untuk menguji legalitas kebijakan efisiensi anggaran serta memastikan kewajiban konstitusional negara terlaksana.
Isi
Kewajiban negara melindungi masyarakat dari bencana bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pembukaan menegaskan tujuan negara melindungi segenap bangsa, Pasal 28H ayat (1) menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 28I ayat (4) menjadikan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjabarkannya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat imperatif pada seluruh siklus bencana, dimulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pencegahan ditempatkan paling awal dan anggaran wajib memadai (Pasal 6 huruf e), sehingga kecukupan dana menjadi bagian dari kewajiban hukum.
Karhutla menunjukkan bahwa kewajiban itu tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dan penegakan hukum, antara lain larangan membuka lahan dengan cara membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Negara berwenang menetapkan prioritas belanja, termasuk melalui efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tidak otomatis melanggar hukum dan sah secara formal, tetapi dapat bermasalah secara substantif apabila kebutuhan penanganan tidak lagi terpenuhi.
Legalitas anggaran belum tentu berarti perlindungan, yang diuji adalah legalitas, besaran, dan hasil di lapangan, dengan tiga pembeda berupa pagu bukan realisasi, nominal bukan riil, serapan bukan hasil. Penerapannya terlihat pada angka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana realisasi tahun 2023 sebesar Rp5,43 triliun, realisasi tahun 2024 sebesar Rp4,91 triliun, perkiraan tahun 2025 sebesar Rp2,01 triliun, dan pagu awal tahun 2026 sebesar Rp491 miliar. Karena tahapnya berbeda, angka tersebut tidak sebanding, sehingga kesan penurunan tajam belum merupakan temuan. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran BNPB tidak dipangkas, dengan pagu Rp2,23 triliun dan Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp750 miliar. Pemangkasan baru dapat disimpulkan bila pagu dibandingkan dengan pagu pada tahap yang sama.
Pembiayaan bencana juga bersifat berlapis. DSP mendominasi 76 sampai 86 persen pembiayaan penanganan bencana BNPB pada tahun 2023 sampai tahun 2025, sedangkan anggaran reguler semestinya menanggung risiko yang dapat diprediksi. Karhutla yang berulang setiap musim kering termasuk risiko tersebut. Apabila anggaran pencegahan menyusut, beban bergeser ke dana darurat yang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadapnya lebih lemah. Untuk karhutla, Rp5,11 triliun dialokasikan pada tahun 2026, tetapi baru Rp1,17 triliun terealisasi hingga 31 Oktober tahun 2026. Namun, serapan rendah belum otomatis berarti pelanggaran. Model tujuh dimensi (normatif, kelembagaan, fiskal, ekonomi, distributif, empiris, dan akuntabilitas) menunjukkan tiga dimensi terakhir belum dapat disimpulkan karena data penerima, hasil pemulihan, dan audit belum tersedia.
Status bencana menentukan kewenangan, koordinasi, dan pendanaan. Tanpa status nasional, pemerintah pusat tetap terlibat secara ad hoc, sehingga siapa yang memimpin, sampai kapan, dan siapa menanggung beban tidak jelas, penolakan status pun harus beralasan objektif dan tertulis (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memuat lima indikator, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 menyatakan cukup tiga indikator terpenuhi, dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Peraturan Presiden pelaksana Pasal 7 ayat (3) belum diterbitkan, sehingga ambang angka belum jelas. Indikator ini menilai dampak, bukan kecukupan anggaran, sehingga diperlukan parameter tambahan berupa luas wilayah terdampak, tingkat risiko, kebutuhan personel, sarana pemadaman, dan kemampuan pemerintah daerah. Prakteknya masih diperdebatkan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendesak penetapan, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menilai pemerintah masih mampu mengatasinya.
Kecukupan anggaran penanggulangan karhutla dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Dari sisi hukum, kewajiban negara sudah tegas, tetapi kata memadai tidak memuat angka sehingga sulit diuji. Dari sisi ekonomi, besar kecilnya anggaran hanya dapat dibandingkan jika angka berasal dari tahap yang sama, misalnya pagu dengan pagu dan realisasi dengan realisasi, dan nilainya baru berarti bila dana yang dibelanjakan menghasilkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari sisi tata kelola, anggaran sebesar apa pun tidak akan melindungi selama membakar lahan masih menguntungkan, pengawasan di daerah lemah, dan putusan hukum tidak dieksekusi. Dengan demikian, persoalan utamanya terletak pada transparansi dan kepastian prosedur, bukan pada vonis terhadap salah satu pihak. Rekomendasi yang mengemuka mencakup alokasi minimum anggaran pencegahan berbasis risiko yang dikecualikan dari efisiensi, pembiayaan berlapis, keterbukaan data, serta larangan alih fungsi lahan bekas pembakaran.
Penutup
Berdasarkan berbagai uraian, terdapat empat hal yang dapat disimpulkan. Pertama, kebijakan efisiensi anggaran perlu dinilai dari dua sisi, yakni pertimbangan fiskal pemerintah dan legalitas tindakan administrasi, tanpa mengabaikan dampaknya terhadap hak masyarakat. Kedua, karena norma “anggaran memadai” bersifat terbuka, diperlukan parameter terukur berbasis risiko agar kepatuhan negara dapat diuji. Ketiga, perbedaan data anggaran dan rendahnya penyerapan menunjukkan pentingnya transparansi, sebab akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa data yang dapat diverifikasi. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas indikator status bencana, tetapi kepastian hukum tetap bergantung pada pedoman pelaksanaan yang jelas mengenai siapa menilai terpenuhinya indikator dan kapan keputusan diambil.
Refleksi ini perlu disampaikan secara proporsional. Pemerintah mengemukakan argumen yang sah, yakni anggaran tersedia, respons lapangan menjadi prioritas, dan status nasional bukan jaminan keberhasilan. Kritik legislator, akademisi, dan masyarakat sipil juga beralasan, karena menyoroti kapasitas daerah dan kepastian hukum. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa inti persoalan terletak pada tata kelola, transparansi, dan kepastian prosedur, bukan pada vonis terhadap salah satu pihak.
Daftar Pustaka
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4.Okezone News. Beda Jauh dengan Data Pemerintah, Greenpeace Sebut Karhutla Indonesia Capai 1,9 Juta Hektare. 22 Oktober 2026. Tersedia dari: https://news.okezone.com/read/2026/10/22/337/3249648/beda-jauh-dengan-data-pemerintah-greenpeace-sebut-karhutla-indonesia-capai-1-9-juta-hektare
5.Okezone Economy. Anggaran Karhutla Rp5,11 Triliun, Baru Terserap Rp1,17 Triliun. 13 November 2026. Tersedia dari: https://economy.okezone.com/read/2026/11/13/320/3253829/anggaran-karhutla-rp5-11-triliun-baru-serap-rp1-17-triliun
6.Sindonews. Karhutla Tak Kunjung Padam, Pakar Desak Penetapan Bencana Nasional. 19 Oktober 2026. Tersedia dari: https://www.rctiplus.com/news/detail/sindonews/5496959/karhutla-tak-kunjung-padam–pakar-desak-penetapan-bencana-nasional
7. Antara. MK tetapkan minimal tiga indikator bencana nasional. 28 Agustus 2026. Tersedia dari: https://www.antaranews.com/berita/5715824/mk-tetapkan-minimal-tiga-indikator-bencana-nasional
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025.
9. Harian Jogja. Kemenkeu Pastikan Anggaran Penanganan Karhutla Tak Dipangkas. 20 Oktober 2026. Tersedia dari: https://www.harianjogja.com/r-1275762/kemenkeu-pastikan-anggaran-penanganan-karhutla-tak-dipangkas
10.Antara. Kemenkeu: Realisasi anggaran penanggulangan bencana Rp33,69 triliun. 13 November 2026. Tersedia dari: https://www.antaranews.com/berita/5851343/kemenkeu-realisasi-anggaran-penanggulangan-bencana-rp3369-triliun
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

A. Nurnafia Yulia Razak – LP2KI XIX

